Catatan Paradoks: Wayan Suyadnya
Barangkali benar kata banyak orang bijak dan para pengamat: kita ini bangsa pelupa.
Lupa yang bukan karena usia, tapi karena dibiasakan—atau sengaja dipelihara.
Kita melupakan sejarah kelam seseorang, lalu memuliakan kembali seolah tak pernah terjadi apa-apa.
Dulu, beberapa tahun lalu, di Tabanan, pernah seorang anggota DPD RI dapil Bali berdiri di hadapan siswa SMA, di hadapan anak-anak yang masih basah oleh usia dan budi pekerti.
Ia tak segan bicara tentang seks bebas, dan boleh katanya berhubungan badan asalkan memakai kondom. Sungguh ini ajaran sesat. Mengotori wajah-wajah lugu anak SMA.
Bayangkan di tempat yang semestinya mendidik, ia menebar pesan yang meracuni. Bukan sekadar tidak etis, pernyataan itu menohok nurani masyarakat Bali yang teguh memegang adat, agama, dan tata krama.
Masyarakat pun bersuara. Ia dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI dan lembaga yang terhormat itu akhirnya memberhentikannya. Ia dipecat jauh sebelum masa jabatannya usai.
Putusan itu seolah menjadi titik bahwa bangsa ini masih punya harapan. Bangsa yang masih menghormati etika. Tapi rupanya, harapan itu mudah digelincirkan oleh ingatan pendek dan ingar bingar popularitas.
Pada 2024, ia kembali duduk di kursi yang sama. Ia dipilih lagi walau sebagian besar suaranya hilang. Di sinilah dunia menjadi cermin retak. Paradoks itu berdiri tegak. Orang yang pernah dipecat karena ucapan dan ulahnya yang tak patut, kini dipercaya lagi untuk menjadi wakil rakyat.
Rakyat yang tak terdidik bisa saja memilihnya, tapi orang-orang terdidik mestinya tidak mudah lupa. Ingatan akan rekam jejak tak mudah ia lupakan. Colek pamor tradisi luhur untuk mengingat pesan itu.
Para guru, apalagi kepala sekolah, dan pengambil kebijakan pendidikan di Bali mestinya tidak lupa bahwa lewat oralnya, ia pernah meracuni generasi Bali dengan kampanye hitam “seks bebas”.
Sekarang ia bisa saja tak berani bicara soal itu, tapi wajahnya sudah colek pamor, setiap orang apalagi kepala sekolah mestinya was-was karena bukan mustahil ada diantara anak-anak didiknya yang diincar untuk diracuni.
Para kepala sekolah, guru dan pengambil kebijakan seharusnya menjadi garda terdepan menjaga anak-anak dari pengaruh sesat—meski datang dari tokoh berlabel wakil rakyat. Kepala sekolah harus memiliki konsistensi dan sikap yang tegas untuk anak didiknya.
Kepala sekolah mestinya menyaring siapa saja yang pantas masuk ke sekolahnya memberikan pengarahan, ceramah, dan pesan kepada anak didiknya. Siapa yang patut diberi panggung di depan siswa-siswi yang masih meraba dunia itu. Jangan justru ia yang diberikan panggung itu tebar pesona mencari mangsa di hadapan siswa – siswi itu.
Ingatlah, secara psikologis anak-anak SMA itu masih sangat labil, guru BP sangat paham soal itu. Apa jadinya jika mengidolakan orang yang salah. Mengidolakan orang berprilaku seks menyimpang. Ini sangat berbahaya bagi anak-anak SMA. Kita semua tak menginginkan generasi Bali rusak karena itu.
Meniru, menganggap benar, lalu mewarisi kebebasan yang mengikis akhlak. Bukankah itu sama saja membiarkan racun disiram ke akar generasi? Paradoks ini tak bisa dibiarkan tumbuh seperti gulma dalam ladang ilmu.
Kepala sekolah harus berani menolak kunjungan yang mencederai nilai dan etika. Kepala sekokah harus paham rekam jejak. Dinas pendidikan provinsi Bali seharusnya berani menegur kepala sekolah SMA/SMK yang membiarkan pengaruh buruk menjejak di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya.
Bukan menolak anggota DPD RI, tapi menolak siapa saja yang berpotensi merusak anak didiknya. Kenapa mesti ke SMA? Memangnya bidangnya di sana? Kalau dicari-cari, apalagi politis dipakai dasar mencarinya bisa saja ketemu alasannya, tapi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah harus berani berdiri tegap menghadang dan menjaga anak didiknya dari pengaruh negatif dari siapa pun itu, apalagi soal seks bebas yang menjadi hantu generasi.
Pendidikan adalah hak anak-anak kita, bukan panggung pencitraan politik. Anak-anak bukan ladang percobaan. Mereka bukan eksperimen moral. Mereka sebagaimana teori “Tabularasa” John Loke adalah kertas putih.
Tak boleh sembarangan yang menulisi lembaran putih itu. Maka siapa pun—guru, kepala sekolah, pejabat, orang tua—harus menjaga lembar putih itu dari tinta-tinta hitam para pencari panggung, apalagi ia yang sudah colek pamor.
Jangan biarkan mereka mencuri masa depan hanya karena kita terlalu sibuk memaafkan, terlalu mudah melupakan.
Ingatlah, kadang yang paling berbahaya bukanlah yang tidak kita tahu, tapi yang sudah kita tahu lalu kita melupakannya.
Denpasar, 7 Agustus 2025
