DENPASAR, Fajarbadung.com – Ribuan masyarakat Desa Adat Intaran Sanur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bali, Kamis (14/7) mendesak Gubernur Bali Wayan Koster untuk mencabut izin proyek gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, Denpasar, Bali.
Aksi ini merupakan bentuk penolakan masyarakat Intaran terhadap rencana pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove dan juga meminta kejelasan sikap Gubernur Bali Wayan Koster untuk tidak membangun Terminal LNG di Kawasan tersebut seperti yang diberitakan oleh media massa yang memuat pernyataan PT. Dewata Energi Bersih selaku pemrakarsa proyek akan tetap melakukan pengerukan.
”Apabila Gubernur Bali memang serius maka hari ini kami menuntut agar segala perizinan terkait pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove dicabut,” kata Bendesa I Gusti Alit Kencana.
Alit Kencana meminta agar tidak lagi ada muatan baru dalam Raperda Revisi Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali yang mencantumkan Terminal LNG di kawasan Mangrove.
Hal tersebut kata Alit Kencana dilatarbelakangi oleh adanya klarifikasi dari pihak PT Dewata Energi Bersih (DEB) yang mengaku mendapat arahan dari Gubernur Bali bahwa pembangunan Terminal LNG akan dilakukan di areal Mangrove.
Namun, disisi lain segala perizinan seperti izin prinsip dari Gubernur Bali dan izin-izin yang menjustifikasi pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove masih berlaku.
“Kami tidak bisa serta-merta percaya begitu saja atas pemberitaan klarifikasi dari pemrakarsa. Jika memang serius harusnya Gubernur Bali segera mencabut segala perizinannya tersebut dan mencoret Terminal LNG di kawasan Mangrove pada dokumen Raperda Bali,” kata Bendesa Alit kencana dalam orasi yang dihadiri ratusan warga masyarakat Intaran.
Pembina KEKAL Bali I Wayan “Gendo” Suardana dalam orasinya menjelaskan bahwa kedatangan masyarakat dalam aksi ini untuk menolak pembangunan Terminal LNG di Kawsan Mangrove sebetulnya adalah bentuk dukungan bagi Gubernur Bali Wayan Koster untuk mendukung visinya yakni Nangun Sad Kerthi Loka Bali.
“Adalah salah kaprah kalau menyatakan rakyat Intaran dan rakyat yang bergerak hari ini melawan Gubernur. Justru Gerakan masyarakat ini sedang mendukung visi Gubernur Bali Nangun Sad Kerthi Loka Bali, membangun Bali dengan nilai prinsip Sad Kerthinya,” kata dia.
Dia menilai apa yang dilakukan oleh masyarakat Intaran dalam gerakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga Samudra Kerthi, Jagat Kerthi, dan Wana Kerthi. Menjaga lautnya, menjaga pantainya dari proyek-proyek destruktif dan menjaga tempat sucinya (Pura), serta terumbu karang yang berada di pesisir Sanur.
Gendo Suardana juga menyoroti tindakan Gubernur Bali mengarahkan PT.DEB untuk membangun terminal LNG di Kawasan Mangrove serta mengarahkan agar pembangunan Terminal LNG untuk dilakukan di lepas pantai tidak disertai dengan kajian yang mendalam.
“Maka Jangan sampai wacana yang mengarahkan pembangunan Terminal LNG yang semula tidak dilakukan di Mangrove, lalu kemudian berubah dan kembali melakukan di areal Mangrove seusai hajatan G20,” lanjut dia
Setelah itu, Massa aksi membacakan beberapa pernyataan sikap yakni menuntut Gubernur Bali mencabut segala perizinan sekaligus menghentikan rencana Pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove, serta menghapus muatan baru yang ada pada RAPERDA RTRWP Bali yang melegalisasi Pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove.
Aksi dimulai dengan longmarch membawa berbagai spanduk penolakan lalu disusul dengan berbagai bendera yang bertuliskan ”Tolak Terminal LNG di Kawasan Mangrove” serta dimeriahkan oleh tarian Barong dan Rangda dari Yowana Desa Adat Intaran sebagai simbolis hutan dan lautan disertai dengan atraksi “Ngurek” yang dipentaskan di depan kantor Gubernur Bali.(Rol)
