MANGUPURA, Fajarbadung.com – Kabupaten Badung masih menghadapi persoalan kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja di berbagai sektor pelayanan publik. Selain masalah kepegawaian, tunggakan pajak hotel dan restoran yang nilainya mencapai lebih dari Rp800 miliar turut menjadi sorotan DPRD Badung.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Badung bersama sejumlah perangkat daerah di Ruang Gosana Lantai II Gedung DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara. Ia mengungkapkan, kekurangan tenaga kerja terjadi hampir di seluruh lini pemerintahan, mulai dari tenaga guru, staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemadam kebakaran.
“Jadi, kita masih kekurangan 6.000 tenaga kerja untuk di Kabupaten Badung, itu salah satu,” ujar Lanang Umbara.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Badung meminta Kepala BKPSDM berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar Pemkab Badung mendapatkan kewenangan dalam pengangkatan pegawai.
Lanang menyatakan DPRD siap memberikan pendampingan apabila diperlukan untuk memperjuangkan kebutuhan tenaga kerja tersebut ke pemerintah pusat.
“Kalau memang perlu pendampingan dari kami dari DPRD Kabupaten Badung, kita akan berangkat bersama-sama. Mohon arahan, mohon petunjuk agar bagaimana, mohon kebijakan juga dari pemerintah pusat, agar di Pemerintah Kabupaten Badung ini diberikan wewenang untuk mengangkat pegawai,” tegasnya.
Selain persoalan kekurangan pegawai, Komisi I juga menyoroti belum terealisasinya pengadaan kendaraan operasional Satpol PP Badung. Padahal, pengajuan pengadaan kendaraan tersebut telah dilakukan sejak 2023.
Menurut Lanang Umbara, kondisi kendaraan operasional yang sudah rusak cukup memprihatinkan. DPRD pun akan menelusuri penyebab pengadaan tersebut belum bisa direalisasikan hingga saat ini.
“Itu akan kita telusuri, kenapa itu bisa terhambat lama sekali sehingga mobil operasional Satpol PP kita itu cukup memprihatinkan,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, persoalan tunggakan pajak hotel dan restoran (PHR) juga menjadi perhatian. Nilainya disebut telah mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Lanang Umbara menegaskan, pajak hotel dan restoran merupakan hak pemerintah daerah dan masyarakat Badung. Menurutnya, uang tersebut berasal dari wisatawan yang dititipkan melalui para pengusaha hotel dan restoran.
“Yang namanya pajak hotel dan restoran itu adalah uang murni, haknya adalah uang Pemerintah Kabupaten Badung, atau uangnya masyarakat Kabupaten Badung, uangnya rakyat Badung yang dititipkan oleh tamu, oleh para wisatawan kepada para pengusaha,” pungkasnya.(FB008)
