JAKARTA, Fajarbadung.com – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan kesiapan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Sumatera Utara, yang segera bertransformasi menjadi Universitas Agama Kristen pertama di Indonesia, utamanya kesiapan di bidang SDM.
“Karena kebutuhan pengembangan keilmuan, kebutuhan umat, dan pengembangan SDM di Kawasan Danau Toba diperlukan alih status IAKN dari institut ke universitas,” kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan.
“Transformasi IAKN Tarutung jadi Universitas Agama Kristen ini merupakan bagian dari isu strategis yang masih mengalami bottleneck atau hambatan. KSP ingin memastikan supaya semua syarat minimal terpenuhi agar roses transformasi bisa dipercepat,” imbuhnya.
Hal ini disampaikan langsung oleh Abetnego yang datang melakukan monitoring langsung ke kampus IAKN Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (30/8).
Berdasarkan hasil monitoring tersebut, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, misalnya dari segi perbandingan mahasiswa dan dosen, jumlah dosen bergelar Doktor dan Profesor, serta akreditasi Perguruan Tinggi.
“KSP akan mendorong Direktorat Bimas Kristen Kementerian Agama untuk memberikan pendampingan khusus dalam setahun ke depan untuk akselerasi kesiapan di bidang SDM, supaya mencapai target yang telah ditentukan dan segera bertransformasi,” imbuh Abetnego.
Sementara itu, transformasi IAKN Tarutung menjadi Universitas Agama Kristen pertama di Indonesia adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Transformasi ini menunjukkan perhatian tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap perkembangan institusi pendidikan dan komunitas agama minoritas.
Melalui transformasi ini, perguruan tinggi keagamaan negeri selain agama Islam diharapkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain dengan status dan kompetensi yang setara.
Menurut Abetnego, program transformasi IAKN Tarutung akan menjadi program pilot yang diharapkan mampu menjadi percontohan bagi transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) lainnya.
Selain itu, transformasi ini juga sejalan dengan rencana peninjauan ulang Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk PTK yang dianggap memberikan regulasi yang terlalu ketat bagi alih status PTK baik negeri maupun swasta.**Chris
