Gelar Raker, Komisi II  Undang Tiga OPD Bahas Program Skala Prioritas Pemkab Badung

0
45
FOTO BERSAMA - Komisi II menggelar Rapat Kerja dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, (1/4). Foto : Dok - Humas

MANGUPURA, Fajarbadung.com – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Badung dalam hal ini Komisi II menggelar Rapat Kerja dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, (1/4).

Raker tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung I Gusti Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua Komisi II, I Gusti Anom Gumanti dan anggota Dewan, yaitu Wayan Luwir Wiana serta I Made Wijaya.

Turut hadir, tiga OPD terkait diantaranya Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Kadiskop UMKMP) Kabupaten Badung, I Made Widiana, perwakilan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung I Gusti Lanang Umbara mengatakan, bahwa Raker ini membahas program-program yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung pada tahun 2023 lalu dan program skala prioritas dan juga program unggulan, yang akan dilaksanakan, pada Tahun Anggaran 2024.

“Bagaimana terkait serapan anggarannya pada tahun 2023. Kalaupun terjadi, SILPA itu kena apa. Contoh misalnya seperti tadi yang sudah terungkap. Tapi, rata-rata semua Dinas sudah diatas 80 persen terkait serapannya,” kata Lanang Umbara.

See also  Lagi! Imbas Lapas Kerobokan Over Kapasitas, Tahanan Kejari Badung Dititipkan ke Lapas Tabanan

Terkait efisiensi atau tidak terserap lagi 15 persen atau dibawahnya, Lanang Umbara menyebutkan, semuanya itu terjadi efisiensi kedalam atau efisiensi internal.

Dicontohkan, ada pegawai yang sudah pensiun dan gajinya tidak bisa dibayarkan lagi, sehingga itulah menjadi SILPA dan kembali ke kas. “Ketika sudah dari segi sarana dan prasarana di kantor sudah ada perbaikan dulu yang bayar air misalnya, karena banyak ada kebocoran pipa dan lain sebagainya itu, karena sudah diperbaiki, sehingga terjadi efisiensi disana,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya SILPA itu bersifat kedalam. Bahkan, ditegaskan lagi, bahwa OPD terkait, dalam hal ini Kantor Dinas tidak boleh lagi ditemukan SILPA yang merugikan masyarakat, karena anggaran terserap tersebut bakal digunakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.

Tak hanya itu, Pemerintahan Kabupaten Badung diminta untuk maksimal membuat jembatan-jembatan emas guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Badung. “Ada anggaran yang tidak terserap yang merugikan masyarakat. Artinya ada anggaran yang tidak terserap itu adalah anggaran untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Mengenai CCTV yang ditekankan ke Dinas Kominfo Badung, Lanang Umbara menyampaikan masalah penempatan CCTV harus di tempat-tempat strategis dan rawan terjadinya tindak kejahatan dan juga diutamakan jumlah serta kualitas CCTV yang memadai.

See also  Kaniva International Siapkan Generasi Kompetitif

“Jangan sampai kualitasnya kurang memadai atau buruk, misalnya ketika terjadi sebuah kejahatan dan Aparat Penegak Hukum kita dalam melakukan penyelidikan itu, ketika di-zoom gambarnya pecah, sehingga Aparat Penegak Hukum kita tidak bisa mendeteksi, contohnya Nomor DK, itu karena gambar pecah, sehingga tidak bisa dideteksi, begitu juga wajah pelaku. Dari segi penempatan, jumlah dan kualitas Nah, itulah yang kami tekankan terkait CCTV,” tandasnya.

Dikarenakan, Badung merupakan daerah dengan PAD atau Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari industri pariwisata, maka CCTV ditempatkan di lokasi strategis, contohnya di Pusat Pemerintahan Badung dan juga tempat industri pariwisata.

“Kita juga tempatkan di lokasi industri pariwisata, karena disitu menjadi titik vital kita dan sumber keuangan. Disana juga menjadi perhatian khusus bagi kita, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan,” tambahnya.

Patut diketahui, bahwa dunia pariwisata itu yang paling urgen dibutuhkan adalah keamanan, kenyamanan dan ketertiban, selain juga dari segi keindahan dan kebersihan.

Mengingat, setiap Dewan membuat kebijakan memang ada sisi plus minus. Dalam hal ini, disebutkan kebijakan yang dilahirkan memang ada sisi hal positif yang bisa menjadi korban kerugian. “Yang penting, dalam konteks hal ini, nilai kerugian itu lebih sedikit dari keuntungan yang diperoleh,” ungkapnya.

See also  Bupati Giri Prasta Serahkan Sertifikat Hibah Tanah sebagai Pelaba Pura Pengulun Banjar

Tak hanya itu, Lanang Umbara menyebutkan penempatan pasar distribusi yang mencari daerah subur tersebut mengacu pada pusat distribusi yang tidak lepas dari transportasi. “Hal ini adalah vital, karena ini merupakan dari tempat yang menjadi barang keluar masuk, yang utama khan jelas namanya transportasi. Tadi yang sudah disampaikan Bapak Kadis Kominfo, memilih tempat disana, karena biar kita mendapat akses dari jalan tol, jelas pusat distribusi itu khan kemungkinan barang kita yang dijual ke daerah lain bisa masuk ke hotel,” tutupnya.*Chris

(Visited 5 times, 1 visits today)