Bahas LKPJ 2023, Komisi I DPRD Badung Gelar Raker Hadirkan Empat OPD

0
54
FOTO BERSAMA - Komisi I DPRD Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, (1/4). Foto : Dok - Humas

MANGUPURA, Fajarbadung.com –  Dewan Perwakian Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalm hal ini  Komisi I menggelar Rapat Kerja (Raker) membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, (1/4).

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung Made Ponda Wirawan didampingi Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep dan Anggota I Wayan Loka Astika serta A.A. Ngurah Ketut Nadi Putra.

Pada rapat kerja yang membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 ini Komisi I menghadirkan empat OPD atau Organisasi Perangkat Daerah terkait, diantaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung yang diwakili Kasubag Perencanaan Made Sastrini, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) Kabupaten Badung, I Wayan Darma, perwakilan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara serta sejumlah Tenaga Ahli.

See also  16 Surfer Bertarung Perebutkan Yang Terbaik di Rip Curl Cup Padang-Padang 2022

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi I, Made Ponda Wirawan menyampaikan bahwa pihaknya dari Komisi I DPRD Kabupaten Badung meminta Pertanggung Jawaban kepada masing-masing OPD terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Bupati Badung Tahun Anggaran 2023 mengenai penyerapan anggaran-anggaran yang ada dan juga pelayanan masyarakat. “Hal itu kita jadikan evaluasi untuk tahun-tahun selanjutnya,” kata Ponda Wirawan.

Meski secara Laporan Keuangan yang terserap sudah dipantau DPRD Badung, namun pihaknya juga meminta penerapan disiplin terhadap pegawai-pegawai yang memang tidak mengikuti aturan dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya memberi saran kepada semua OPD, untuk mengambil tindakan yang tegas. “Karena kita memberikan contoh kepada masyarakat Kabupaten Badung bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Bagaimana kita didalam tidak bisa disiplin otomatis pelayanan kepada masyarakat Badung akan tidak maksimal,” tegasnya.

See also  Putu Parwata Meminta Sekolah Swasta di Badung Berkontribusi Bangun SDM Berkualitas

Untuk itu, pihaknya kedepan mengoptimalkan tindakan-tindakan disiplin kepada semua tenaga-tenaga kegiatan yang ada di Kabupaten Badung. “Apalagi, tadi disampaikan oleh BKPSDM bagaimana kita nanti memberikan apresiasi kepada mereka yang benar-benar bekerja untuk kita jadikan penilaian,” terangnya.

Mengenai adanya surplus APBD Badung sejumlah Rp 1 Trilyun lebih, Ponda Wirawan menyebutkan hal itu sebagai sebuah kinerja yang bagus dari Pemerintah Kabupaten Badung, dalam hal Bupati Badung. “Bagaimana dalam situasi seperti ini adanya surplus sekitar Rp 1 Trilyun, kami tetap berkoordinasi dengan Pimpinan kami di DPRD Kabupaten Badung untuk segera berkomunikasi dengan Bapak Bupati dalam penggunaan anggaran, untuk digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung,” pungkasnya.*Chris

(Visited 4 times, 1 visits today)