MANGUPURA, Fajarbadung.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mengelar Rapat Paripurna Istimewa yang mengusung tema “Rumaketing Taksuning Bhuwana”, bermakna Satukan Semua Potensi untuk Membangun Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Minggu (16/11).
Rapat Paripurna Istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti bersama para Wakil Ketua. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Sekda IB. Surya Suamba, Ketua TP PKK Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, Ketua GOW Nyonya Yunita Alit Sucipta, Ketua Gatriwara Gusti Ayu Trisna Dewi Anom Gumanti, Ketua DWP Nyonya Oliviana Surya Suamba, seluruh anggota DPRD Badung, Forkopimda, Plt. Sekwan I Gde Surya Kurniawan, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, pimpinan Instansi Vertikal, Ketua KPU dan Bawaslu Badung, Direksi Perusahaan Daerah, pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Mangupura, para Tenaga Ahli Bupati, beserta jajaran Fraksi DPRD Kabupaten Badung.
Usai Rapat Paripurna Istimewa kepada awak media, Anom Gumanti menegaskan bahwa Paripurna Istimewa ini menjadi ruang bagi Bupati Badung untuk menyampaikan pencapaian serta rencana pembangunan daerah. “Disinilah kita berikan ruang kepada Bupati Badung untuk menyampaikan kepada masyarakat Badung tentang program-program yang sudah dicapai maupun program-program yang akan dicapai,” kata Anom Gumanti.
Ia juga menyoroti kinerja Bupati Badung yang baru menjabat delapan bulan, namun dinilai telah menunjukkan perkembangan positif bagi kemajuan daerah. “Tadi khan sudah banyak dijelaskan, saya kira sudah sangat lengkap apa yang disampaikan,” ujarnya.
Ketua DPRD Badung turut menyinggung mengenai penyesuaian jadwal pembahasan APBD 2025, yang disebabkan perlunya kecermatan terhadap kondisi pendapatan daerah.
“Ketika kita berbicara Pendapatan ternyata tidak terlampaui atau tidak tercapai, sehingga banyak terjadi rasionalisasi pada semua program kerja yang ada di semua Dinas se-Kabupaten Badung,” jelasnya.
Pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan Rp 10,5 triliun harus diturunkan menjadi Rp 9,5 triliun. Sementara APBD Badung disesuaikan dari Rp 13 triliun menjadi Rp 10,3 triliun. “Inilah langkah yang baik. prestasi itu tidak harus dinilai melalui kenaikan-kenaikan,” tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya efisiensi dan pengelolaan anggaran yang realistis, termasuk upaya penghematan yang telah dilakukan hingga Rp 25 miliar. “Ini bukti, bahwa Dewan mendukung hal tersebut demi tercapainya anggaran Badung yang realistis,” imbuhnya.
Anom Gumanti juga menegaskan bahwa program prioritas, termasuk mandatori spending dan kebutuhan pokok masyarakat, harus tetap diprioritaskan. Ia turut meluruskan informasi mengenai kehadiran anggota dewan selama rapat. “Itu sudah ditentukan dalam peraturan tata tertib Nomor tahun 2024. Jadi, hal itu tidak perlu dipermasalahkan,” tutup politisi senior dari PDIP ini.(Chris)
