Jalan Amblas, Ide (jangan) Bablas

0
269
FOTO : Dok - Fajarbadung

Catatan Paradoks: Wayan Suyadnya

Jalan amblas di Bajera, Tabanan, seperti lubang kecil yang menganga di tubuh pulau.

Kecil, satu titik, namun dampaknya seperti retakan di nadi Bali.

Arus barang dan jasa yang biasa mengalir lancar dari Jawa ke Denpasar, menjadi tersendat gara-gara jalan bablas di Bajera. Begitu juga sebaliknya.

Truk-truk terhenti, suara mesin terdiam, dan rute alternatif memanjang seperti keluhan para pengusaha logistik yang kini harus menghitung ulang biaya, bukan laba.

Inilah paradoksnya: satu titik lumpuh, seluruh sistem ikut lesu. Padahal jalan itu bukan jalan tol, bukan pula jalan bebas hambatan berlapis aspal mulus. Hanya jalan biasa yang dipakai luar biasa.

Ketika di satu titik amblas, yang terasa bukan hanya deritanya, tapi denyut ekonomi sebuah pulau.

Maka wajar jika banyak pihak blingsatan—dari pedagang pasar hingga pejabat pemerintahan, dari distributor bensin hingga penjual canang.

Di tengah kepanikan itu, harga-harga di Denpasar mestinya ikut panik, tapi masih tetap diam. Tidak melenting, tidak melonjak. Konsumen belum panik, pasar belum banyak yang bereaksi.

See also  Demokrasi untuk mencapai keadilan atau Keadilan untuk mencapai Demokrasi ?

Mungkin karena stok masih ada. Mungkin karena Gubernur telah berteriak: “Tiga minggu harus selesai!” orang nomor satu di Bali itu langsung ambil kendali, dan rakyat pun tenang.

Kepercayaan tumbuh di atas reruntuhan, dan harapan bertunas dari jalan yang amblas. Inilah aura seorang pemimpin. Rakyat aman selama dijanjikam.

Musibah tak datang sia-sia. Ia mengetuk kepala banyak orang. Mengingatkan: betapa pentingnya infrastruktur yang tangguh. Betapa rapuhnya sistem yang hanya bergantung pada satu jalur arteri.

Lalu wacana pun berhamburan seperti benih ditiup angin. Tol Gilimanuk–Denpasar tiba-tiba terasa bukan lagi wacana, melainkan keniscayaan.

Tapi tunggu—jangan sampai amblas ini membuat ide dan gagasan kebablasan. Jangan sampai jembatan Jawa–Bali kembali disebut-sebut. Demi konektivitas, demi efisiensi, demi kemajuan. Jembatan Jawa – Bali menjadi kebutuhan.

Jangan sampai arahnya ke sana sebab siapa yang akan menakar dampak sosiokulturalnya? Apa Bali akan tetap Bali jika tersambung begitu dekat dan terbuka? Apa yang hilang dari pulau ini jika yang datang bukan sekadar wisatawan, tapi arus budaya yang tak bisa disaring?

See also  Ibukota Negara Baru di "Bangun Paksa" oleh Jokowi untuk Siapa?

Lalu tiba-tiba ingat blackout. Bali gelap. Listrik dari Jawa terganggu. Muncul gagasan lama dengan baju baru: kemandirian energi.

Wacana yang menarik, baik dan menyala-nyala. Tapi berati-hatilah—jangan sampai geothermal yang dulu ditolak rakyat, tiba-tiba disodorkan kembali hanya karena yang menyuarakan seorang tokoh agama. Jika orang suci mulai ikut proyek, siapa lagi yang bisa dipercaya?

Demikian pula dengan bandara. Ngurah Rai dinilai terlalu sesak, terlalu sempit, terlalu kuno. Maka muncul ide membangun yang baru.

Ide ini pun masih berpijak pada logika lama: “lebih banyak lebih baik.” Padahal Bali bukan sekadar destinasi. Ia ruang hidup. Ia semesta kecil dengan daya dukung yang terbatas. Jangan sampai turis menjadi hama, dan pulau ini menjadi taman bermain tanpa tuan rumah.

See also  Singaraja Kota "Orang Tua"

Paradoks Bali: dari satu titik jalan yang amblas, lahir seribu gagasan yang belum tentu selaras.

Kita butuh pemikiran besar, tapi bukan yang membesar-besarkan.

Kita perlu pembangunan, tapi yang berakar, bukan yang mengambang.

Musibah memang menyadarkan. Tapi jangan sampai kesadaran itu berujung pada keinginan yang kebablasan.

Karena jalan amblas bisa ditambal. Tapi kalau akal sehat yang amblas, tak ada aspal yang bisa memperbaikinya.

Denpasar, 11 Juli 2025

(Visited 5 times, 1 visits today)