MANGUPURA, Fajarbadung.com – Ketua DPRD Badung Putu Parwata meminta agar pemerintah di Badung segera mengeksekusi program wajib sebagaimana yang sudah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung bersama pemerintah di Badung. “Rapat penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan APBD perubahan anggaran 2022 sudah disampaikan. Diketahui dalam laporan tersebut bahwa telah dilakukan optimalisasi dan estimasi dengan keyakinan pendapatan daerahnya sebesar Rp 3,6 triliun. Dengan angka Rp 3,6 triliun diharapkan bisa menyelesaikan semua program yang dirancang secara prioritas,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahws anggaran yang ditetapkan atau disampaikan oleh Bupati Rp 4,1 triliun belanjanya. Pihaknya akan mengawal anggaran agar hal-hal yang mandatori segera menjadi prioritas. Beberapa hal yang menjadi prioritas yaitu pendidikan dan kesehatan. “Ini harus kami berikan perhatian yang khusus. Kami juga sudah mengecek tadi pagi di RS Kapal bahwa itu sudah operasi gedung baru, sudah operasi dan kami sudah tidak langsung ke kama. Ada kelas satunya, kelas 2-nya, kelas 3-nya, jadi sudah cukup nyaman tetapi estetikanya,” ujarnya. Salah satunya adalah soal penataan, landscape-nya masih belum selesai. Bagian dalamnya belum bagus. Akses jalan juga belum bagus. “Kami minta menjadi perhatian pemerintah karena ini juga menentukan kesehatan, kepastian di sana supaya dia melihat satu estetika yang bagus. Cuman anggaran tidak banyak yakni Rp 1,5 miliar,” ujarnya.
Kemudian ada beberapa sekolah yang jebol. “Kami minta menjadi perhatian serius pada pemerintah walaupun anggaran pendidikannya sudah 21% cuman harus detail ke lapangannya demikian yang kami berikan tenggat itu, dan ini bagian yang harus dioptimalkan,” ujarnya. Sektor lainnya soal mengoptimalkan pariwisata terhadap satu daya tarik wisata waktu objek wisata, kemudian memperbaiki posisi pendukung daya tarik wisata atau objek wisata dan memberikan satu kenyamanan pada wisatawan.
Sementara Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan, setelah ada persetujuan DPRD Badung, pihaknya langsung action. Ia menyebutkan ada beberapa program mandatori yang harus segera diselesaikan. Pertama, pangan, sandang dan papan. Kedua, pendidikan dan kesehatan. Ketiga, jaminan sosial dan tenaga kerja. Keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Kelima, pariwisata lengkap dengan infrastruktur.
“Komitmen kita adalah pola pembangunan nasional semesta berancana. Di bidang pangan misalnya, Sampai masyarakat Kabupaten Badung tidak kekurangan makan. Itu sederhananya. Kita harus bicara tentang ketahanan pangan yang langsung berdaulat. Artinya, apa kita bisa berdiri sendiri. Kita sudah berhitung katakanlah masyarakat petani kami terutama di pertanian berapa bisa menghasilkan beras hitungan dalam satu tahun. Dan kami sudah berhitung. Badung ini berapa dia menghabiskan beras seminggu, sebulan, atau setahun. Itu kita sudah berhitung dan syukurnya, kita surplus beras,” ujarnya.
Selama ini Kabupaten Badung sudah membangun ketahanan pangan mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Bendungan Sidan sudah dibangun. Irigasi Cacing sudah dibangun. Bendungan Sidan itu mulai pembangunan tahun 2017 sudah dibahas dengan matang. “Kami bersama-sama dengan Bali Sungai Penida jalan langsung. Tahun 2018 sudah jalan,” ujarnya. Di bagian tengah adalah jaringan irigasi. Ia juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang mendukung program kecepatan pembangunan tata guna air di Bendungan Sidan, juga saluran irigasi cacing itu. Ini adalah bentuk sinergitas antara pusat dan daerah.*Chris
