JAKARTA, Fajarbadung.com – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik aduan pertanahan. Hal tersebut disampaikan dalam gelaran penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pelindo (Persero) dan Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) tentang Pendaftaran Tanah dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta Dukungan Program di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Selasa (3/10). Dalam kesempatan tersebut, KSP menginisiasi penandatangan kesepakatan ini berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Penandatanganan MoU antara Pelindo dan Kementerian ATR/BPN merupakan langkah percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan.
“Penandatanganan MoU antara Dirut Pelindo dan Menteri ATR/BPN ini merupakan bentuk piloting penyelesaian permasalahan pertanahan yang di orkestrasi KSP bersama Kemenko Marves. Hal ini sebagai tindak lanjut konkret arahan Bapak Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang sinkronisasi data & percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan agraria pada 3 Januari 2023” ujar Abetnego.
KSP secara bertahap telah melakukan beberapa langkah tindak lanjut penyelesaian permasalahan pertanahan dimulai dari pemetaan klasterisasi aduan permasalahan pertanahan yang diterima oleh KSP, Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang sinkronisasi data aduan pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan RI bersama para Menteri dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) beserta POLRI dan Kejaksaan Agung, hingga rangkaian rapat koordinasi pembahasan permasalahan pertanahan yang ada pada PT Pelindo (Persero).
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menambahkan penandatanganan MoU penataan lahan sejatinya merupakan komitmen dukungan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan.
“Berdasarkan arahan Bapak Presiden dan temuan KPK agar (Kementerian ATR) segera mensertifikasi asset lahan BUMN. Sehingga perlu ada koordinasi lintas kementerian untuk membuat MoU untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada, terutama yang melibatkan masyarakat. Dalam hal ini Pelindo perlu menilai dan menyusun skema-skema penyelesaian permasalahan pertanahan,” tegasnya.
Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, terdapat 353 lokasi permasalahan lahan BUMN yang beririsan dengan pihak ketiga, termasuk dengan masyarakat yang menjadi perhatian penanganan. Adapun untuk penyelesaian pada permasalahan klaster PSN, ditargetkan untuk menyelesaikan permasalahan pada lahan Bali Maritim Tourism Hub (BMTH) dan Terminal Kijing. Klaster irisan masyarakat akan menyasar regional 3 Pelindo yaitu wilayah Surabaya dengan total 20 titik dan klaster irisan BUMN akan mengelaborasi penyelesaian lahan yang beririsan dengan PT PLN (Persero).
Lebih lanjut, Direktur Utama PT Pelindo (Persero), Arif Suhartono menambahkan proses penyelesaian permasalahan tanah pada aset-aset Pelindo membutuhkan dukungan berbagai pihak.
“Pelindo berterima kasih atas dukungan Kementerian ATR/BPN selama ini. Terkait permasalahan tanah dengan warga pada aset-aset Pelindo, memang membutuhkan proses penyelesaian serta dukungan dari semua pihak” jelas Arif.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko dalam Rapat Tingkat Menteri tentang sinkronisasi data permasalahan agraria pada Juni lalu menyatakan bahwa Presiden sangat concern terhadap program reforma agraria. Sehingga, KSP terus konsisten menjalankan fungsi pengawalan pada isu-isu strategis Presiden. Dimana piloting penyelesaian permasalahan pertanahan bersama PT Pelindo (Persero) ini diharapkan dapat menjadi bentuk kerja yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya.**
