KSP Dorong KPU Ciptakan Pemilu 2024 Ramah Disabilitas

0
139
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani. Foto : Dok - Humas

SURABAYA, Fajarbadung.com – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani menekankan pentingnya inklusifitas dan aksesibilitas pada penyelenggaran pemilu 2024. Hal ini untuk memfasilitasi hak pilih dari kelompok penyandang disabilitas. Terlebih, jumlah pemilih dari penyandang disabilitas pada pemilu mendatang sebanyak 1,1 juta orang.

“Inklusifitas dan aksesibilitas menjadi isu yang harus disiapkan secara serius oleh KPU. Jangan sampai hak pilih kaum disabilitas ini tidak terfasilitasi dengan baik yang ujungnya membuat tingkat partisipasinya rendah,” kata Jaleswari, usai mengikuti rapat koordinasi kesiapan pemilu 2023, di Jakarta, Kamis (14/9).

Jaleswari mengatakan persoalan fasilitasi hak pilih dari kelompok penyandang disabilitas menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rakor kesiapan pemilu 2024, di Surabaya, pada 12-13 September 2023. Pembahasan dilakukan atas fakta yang diungkapkan Komisi Nasional Disabilitas. Di mana penyandang disabilitas masih menghadapi beberapa hambatan dalam menyalurkan hak pilihnya. Seperti soal pendataan, tantangan kondisi geografis, dan kesadaran masyarakat.

See also  Moeldoko Tegaskan Ekonomi Indonesia Mampu Bertahan di Tengah Resesi Dunia

Menjawab tantangan tersebut, tegas Jaleswari, Kantor Staf Presiden mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan upaya untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam pemilu 2024. “Misalnya terkait penyediaan tamplate surat suara dengan huruf braille di TPS, lokasi TPS yang harus dapat diakses oleh kursi rodadan , kesiapan petugas di TPS,” terangnya.

“Pemilu 2024 harus ramah disabilitas,” imbuhnya.

Selain persoalan fasilitasi hak pilih dari kelompok disabilitas, tutur Jaleswari, rakor kesiapan pemilu 2024 juga membahas dua isu lain yang tak kalah pentingnya. Yakni, penguatan pencegahan politik uang dan penanganan ujaran kebencian.

Menurutnya, isu-isu terkait penyelanggaran pemilu 2024 harus ditangani dengan cepat, mengingat kerangka waktunya semakin ketat. Kantor Staf Presiden sendiri, tambah Jaleswari, akan segera melakukan debottleneck dan langkah-langkah koordinatif lanjutan bersama stakeholder terutama pada kelompok-kelompok pemilih.

See also  KSP Kawal Tindak Lanjut Penanganan Kasus Aduan Agraria Lintas Kementerian

“Isu – isu yang masih ada ini harus ditangani dengan cepat dan dapat terselesaikan secara tuntas, sehingga pemilu dapat berjalan luber, jurdil, dan demokratis sesuai cita-cita kita bersama,” pungkas Jaleswari.

Sebagai informasi, rapat koordinasi kesiapan pemilu 2024 dihadiri perwakilan KPK, Bawaslu, Bappenas, Perguruan Tinggi, DPP Partai Politik se-Jawa Timur.**

(Visited 1 times, 1 visits today)