MENGWI, Fajarbadung.com – Polisi Polres Badung menggeledah rumah dari tersangka dugaan korupsi lebih dari 30 miliar rupiah, I Ketut Rai Darta. Rumah mantan kepala LPD desa Gulingan, Mengwi, Badung itu digeledah pada Selasa (5/4/2022).
Dalam penggeledahan yang dilakukan di Banjar Minggu, Desa Gulingan, Mengwi, Badung itu juga disaksikan langsung oleh Bendesa dan Kelian Adat Gulingan itu, Polres Badung yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP Putu Ika Prabawa menemukan sejumlah bukti tambahan.
Mulai dari sejumlah dokumen yang berkaitan hingga uang tunai. “Ada beberapa dokumen berkas DNA juga uang,” katanya, Rabu (6/4/2022). Dokumen itu mulai dari bukti transferan bank, buku tabungan desa adat LPD Gulingan, kitir kredit LPD Gulingan, foto copy surat tanah hingga lembar bukti pembayaran tanah. Ada juga uang tunai Rp. 7 juta.
Selain rumah mantan ketua LPD, polisi juga menggeledah rumah milik almarhum Nyoman Dhanu di Banjar Angkeb Canging, Gulingan. Di sana petugas juga menyita beberapa dokumen sebagai barang bukti, yakni enam lembar SPPT atas nama I Nyoman Dhanu. Petugas juga menyit empat lembar foto copy sertifikat tanah tanah, satu lembar kwitansi nomor 1 tanggal 11 Juni 2018, satu lembar foto copy bukti transfer bank BPD Bali, satu lembar kartu angsuran PT Bank Desa Pedungan atas nama I Nyoman Dhanu.
Ada pula satu lembar catatan tanda terima sementara, satu buah buku tabungan bank BPD Bali atas nama Pura Ratu Nyoman Gulingan Gede. Kemudian, satu buah buku tabungan bank BPD Bali atas nama I Nyoman Dhanu, sebuah kitir kredit LPD Desa Adat Gulingan atas nama Ni Luh Gede Putri Griya Utami, sebuah kitir kredit LPD Desa Adat Gulingan atas nama UD Sinar Mandiri Mart dan satu gabung kwitansi tanggal 10 Maret 2016.
Sebelumnya diberitakan, Satreskrim Polres Badung menetapkan tersangka Kepala LPD Desa Adat Gulingan, Desa Gulingan, Mengwi, Badung I Ketut Rai Darta. Dia jadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi sebesar 30 miliar rupiah. Penetapan tersangka ini bermula dari adanya kecurigaan para nasabah yang kesusahan menarik uangnya. Lalu ada nasabah yang melapor ke Polres Badung.
Dari hasil gelar perkara pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 penyidik meningkatkan status Rai Darta menjadi tersangka sesuai pasal Primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18, Subsider pasal 3 jo pasal 18 dan / atau pasal 9 UU No 31 tahun 1999.
Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes, menyebutkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan hasil audit yang ditemukan dengan kerugian sebesar Rp. 30.922.440.294. “Hasil tersebut ditemukan pasca Polres Badung melalui Sat Reskrim khsusunya Unit Tindak Pidana Korupsi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi dari nasabah tersebut,” katanya Sabtu (26/2/2022) lalu.
Dari pemeriksaan para saksi sebanyak 39 orang, potensi kerugian atas kesalahan pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Gulingan disebabkan oleh Kepala LPD. Berdasarkan keterangan saksi ahli juga ditemukan fakta-fakta bahwa timbulnya kerugian terhadap LPD Desa Adat Gulingan sebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan Rai Darta bersama beberapa lainnya yang masih diselidiki.
Penyimpangan yang ditemukan terkait adanya kredit fiktif yang dibuat oleh Rai Darta dkk. Masih ada beberapa kelemahan terkait pengelolaan keuangan LPD seperti LPD sudah memiliki daftar nominatif pinjaman, namun daftar nominatif pinjaman yang ada pada sistem dengan yang ada di neraca berbeda.
Terdapat selisih antara daftar nominatif kredit di sistem neraca. LPD juga tidak memiliki kebijakan tertulis terkait SOP pemberian pinjaman dan tidak memiliki kebijakan terkait persyaratan dokumen kredit seperti KTP, KK, tidak melakukan analisis kredit, tidak menyertakan hasil rapat komite kredit, tidak menyertakan dokumentasi berupa foto atas jaminan, dan tidak menyertakan bukti cek jaminan ke lapangan.
Selanjutnya LPD belum memiliki kebijakan dan prosedur restrukturisasi pinjaman yang disetujui oleh paruman Desa dan disahkan oleh Bendesa. Kemudian LPD belum memiliki SOP atas pinjaman macet dan AYDA (asset yang diambil alih). Dalam memberikan kredit LPD sudah dilengkapi dengan syarat permohonan kredit namun belum dilengkapi dengan syarat dokumen yang harus disertakan dalam permohonan kredit.
“LPD dalam melakukan pemberian kredit tidak mempertimbangkan azas-azas pemberian kredit yang sehat (5c). (character, capacity, capital, condition, dan collateral). Kepala LPD tidak mempedomani Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomer 3 tahun 2017 tentag Lembaga Perkreditan Desa,” tandasnya.
Penulis|Elo
