MATARAM, Fajarbadung.com – Prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih tinggi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di NTB sebesar 32,7 persen atau naik 1,3 persen dari tahun 2021. Hal ini mendapat perhatian dari Kantor Staf Presiden. Sebab, percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional.
Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Brian Sri Prahastuti, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk percepatan penurunan stunting di NTB, yakni dengan memperkuat peran Posyandu aktif, termasuk di dalamnya pendampingan Posyandu oleh tenaga kesehatan, dan percepatan pemenuhan antropometri terstandar.
Upaya ini perlu dilakukan mengingat komponen pemantauan tumbuh kembang di NTB masih di bawah rata-rata nasional. “NTB masih menempati posisi kedua terendah di antara 12 provinsi prioritas,” jelas Brian saat melakukan monitoring dan evaluasi terpadu Program Percepatan Penurunan Stunting di NTB, Kamis (31/8).
Pada kesempatan itu, Brian mendapati praktik baik di NTB dalam percepatan penurunan stunting. Yakni pelibatan tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada keluarga berisiko stunting. “Aspek kearifan lokal seperti ini dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya. Ini juga sebagai wujud semangat kolaborasi dan sinergi lintas kepentingan,” ujarnya.
Pada kegiatan monitoring dan evaluasi, tim Kantor Staf Presiden juga memantau beberapa komponen krusial dalam percepatan penurunan stunting di NTB. Diantaranya edukasi 1000 hari pertama kehidupan pada keluarga berisiko stunting, bantuan sosial pangan, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta cakupan sanitasi dan air minum layak dan aman.
Khusus untuk pemenuhan cakupan sanitasi dan air minum aman dan layak, terang Brian, di NTB masih 68 persen. Ia pun memastikan Kantor Staf Presiden terus mengawal pemenuhan cakupan akses sanitasi dan air minum tersebut, karena menjadi salah satu intervensi sensitif yang memiliki daya ungkit tinggi.
“Tapi setidaknya di NTB sudah ada intervensi yang dilakukan Kementerian PUPR melalui program Pamsimas dan Sanimas, serta TNI-AD melalui program Manunggal Air. Sinkronisasi program dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan ini harus terus dipertahankan” pungkas Brian.
Seperti diketahui, pemerintah terus berupaya untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024. Saat ini, terdapat 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting. Yakni Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.*
