DENPASAR, Fajarbadung.com – Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, hibah yang ada di Kabupaten Badung bisa diberikan kepada masyarakat namun dengan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. “Jadi soal hibah, seperti apa yang kita ketahui, bahwa itu dapat diberikan kepada masyarakat, apa yang menjadi skala prioritas dari pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Selesaikan program pemerintah yang mejadi kewajiban atau mandatori, baru stelah itu hibah bisa diberikan kepada masyarakat,” ujarnya di Badung, Kamis (19/5/2022).
Menurut Parwata, sejauh telah melaksanakan program prioritas di Badung maka pemerintah akan berupaya agar anggaran yang ada bisa diberikan kepada masyarakat dalam bentuk hibah. Sebaliknya bila banyak program wajib dan prioritas belum bisa dieksekusi maka anggaran yang ada bisa digunakan untuk berbagai program prioritas tersebut. “Kami sudah melakukan beberapa diskusi tentang hibah dengan bapak Bupati. Jadi pada prinsipnya Pak Bupati ingin mempermudah proses hibah, kemudian ingin mempercepat pencairan hibah, kemudian ingin memberikan transparansi kepada masyarakat. Dan inilah ide beliau untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid19. beliau berharap supaya pendapatan dan Badung bisa sesuai dengan harapan karena semuanya berdasarkan pendapatan daerah. Kalau pendapatan daerahnya naik tentu bisa membiayai yang disebut dengan program-program mandatori,” ujarnya.
Saat ini Pemkab Badung sedang memikirkan bagaimana caranya agar PAD di Badung segera pulih dan naik sebagaimana sebelumnya. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait dan bersama bupati agar terus berupaya untuk meningkatkan PAD Badung. “Jadi kami sudah sampaikan ada beberapa skenario yang bisa dilakukan untuk mempercepat atau mempermudah dan bisa merealisasikan pendapatan daerah secara maksimal Jadi kita masih punya setengah semester atau 6 bulan lagi untuk meningkatkan PAD. Dan itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Saat ini faktanya pariwisata sudah mulai terlihat bergerak naik, sektor UMKM dan pengolahan makanan sudah mulai bergerak, sektor akomodasi sudah bergerak, sektor pertaniannya juga sudah bergerak. Mudah-mudahan ini akan menjadi ee signal yang positif buat PAD sehingga Badung bisa terus meningkatkan pendapatannya. Bila PAD meningkat, maka pemerintah bisa memfasilitasi berbagai program prioritas pembangunan. “Pak Bupati sungguh konsentrasi, bahkan beliau sarankan dan perintahkan kepada saya supaya monitor keadaan masyarakat di pasca Covid19 ini sehingga Bupati akan membuat kebijakan-kebijakan baru di dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pasca covid dan menjaga supaya situasi Badung ini tetap aman kondusif dan bisa bangkit kembali mulai sektor pariwisata, sektor olahan makanan, UMKM, koperasi, dan yang lain-lainnya,” ujarnya.
Bila semuanya sudah terlaksana maka sisanya akan mempercepat bantuan hibah kepada masyarakat, supaya sama-sama mempunyai persepsi yang sama, baik mekanismenya maupun prosesnya, baik proses pencairannya maupun persyaratan-persyaratan yang lainnya yang harus dipenuhi. Jadi penekanan bupati supaya e-ibah ini tetap dilaksanakan. Pertama, berdasarkan by name by adress, setelah by adress ini dilaksanakan maka kepastian masyarakat itu untuk mendapat hibah, setelah kepastian masyarakat mendapat hibah baru dilengkapi dengan yang namanya persyaratan, sehingga ini seiring sejalan bersama-sama. Dengan demikian waktu juga dipergunakan oleh masyarakat tidak banyak yang terbuang dan pemerintah efektif untuk mengalokasikan dana yang dibutuhkan masyarakat. “Pada prinsipnya, oleh pak bupati dan kami sudah sepakati sebagai ketua DPRD Badung ini yang membidangi badan anggaran, sepakat kita dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ini secara berkelanjutan, dan kita dorong usaha-usaha masyarakat supaya terus tumbuh sehingga dengan demikian masyarakat Badung kembali beserta normal di dalam melaksanakan tugasnya,” ujarnya.(ad/cv)
