MANGUPURA, Fajarbadung.com – Dalam rangka finalisasi Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Badung mengelar rapat kerja . Rapat Kerja Finalisasi dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, yang membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis,(10/11/2022).
Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata menjelaskan, bahwa pihaknya sudah mendengar beberapa hal yang disampaikan, bahwa Rancangan yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPRD Badung tentang Rancangan APBD tahun 2023 dan juga penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Badung, bahwasanya Rancangan yang diajukan sebesar Rp 3,8 Trilyun bergeser menjadi Rp 4,2 Trilyun, yang sekarang berkembang menjadi Rp 5,6 Trilyun lebih. “Alasan-alasan yang disampaikan itu adalah pendapatan yang sangat fantastis, sejak bulan Juli, Agustus, September, Oktober, ini trend-nya naik. Dari APBD yang dirancang itu, rencananya diadakan penyesuaian kembali berdasarkan potensi Pendapatan Daerah,” kata Putu Parwata.
Disebutkan, pada tahun 2022 sebesar Rp 1,7 Trilyun, tapi hal ini sudah melampaui menjadi Rp 2,5 Trilyun, sehingga Pendapatan Daerah tahun 2023 ini terus mengalami kenaikan, sehingga pendapatannya menjadi Rp 4,8 Trilyun. Hal ini, imbuhnya, terus bergerak, karena hal ini trend positif naik, maka Pemerintah Kabupaten Badung dengan penuh keyakinan untuk merancang APBD ini sebesar Rp 5,6 Trilyun.
Bahkan, Putu Parwata memberikan sejumlah catatan agar operasional, program mandatori dan program-program prioritas lainnya ini menjadi skala prioritas yang sudah dirancang. Untuk itu, Pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi Badung pasca Covid.
“Jadi menurut Putu Parwata, semua potensi yang ada di Badung ini, digerakkan oleh Pemerintah dengan penganggarannya. Sekolah-sekolah yang rusak, Rumah Sakit, Puskesmas di Kuta Utara yang rusak dan tidak representatif agar diusulkan untuk disempurnakan. Rumah sakit di Abiansemal dibangun dan sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung diselesaikan dengan baik dan tuntas, termasuk fasilitas, bangunan Kepala Desa dan Lurah yang rusak, ini akan menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah. Kami sepakati, walaupun DPRD sekarang Rp 5,6 Trilyun kita sepakati, tetapi trend pendapatannya naik, maka kita berikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur operasionalnya dengan baik, terutama jangan sampai meninggalkan hal-hal yang positif,” terang Putu Parwata.
Hal itu artinya prioritasnya, menurut Putu Parwata juga termasuk yang diusulkan, bahwa kalau kewenangannya pemerintah dapat memberikan bantuan kepada kelurahan, agar dicarikan solusinya, yang penting tidak melanggar dan ada nomenklaturnya. “Untuk itu, Badung tidak ingin melanggar. Karena pihaknya terus WTP, maka kebersamaan Bupati Badung dengan DPRD Baung harus dijaga dengan baik, termasuk Rancangan APDB Tahun 2023 harus betul-betul hati-hati,” tegasnya.
Disebutkan, prioritas yang lainnya adalah infrastruktur dari pariwisata yang menjadi catatan besar, jangan sampai pendapatan besar, tetapi infrastrukturnya tidak bagus. Oleh karena itu, hal ini harus selaras. “Jadi, pembangunan infrastruktur menunjang pariwisata serta basis pertanian dalam arti luas dibangun, UMKM dibangun dan lain-lainnya. Hal ini menjadi perhatian serius kita, karena, jangan sampai uang besar, tapi hasilnya tidak produktif. Harus produktif dan harus sesuai dengan visi misi Bupati, mempercepat kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan,” tutupnya.
Dalam rapat tersebut Ketua DPRD Badung didampingi Wakil ketua I I Wayan Suyasa, dan Wakil ketua II I Made Sunartha sementara dari pihak eksekutif hadir langsung Sekretaris Daerah Badung Adi Arnawa didampinggi para pimpinan OPD terkait.*Chris
