Seluruh Fraksi Dewan Badung Sampaikan Pandangan Umum Terhadap KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2022

0
242
SIDANG. Suasana sdiang saat pandangan fraksi dewan Badung. Foto : Ist

MANGUPURA, Fajarbadung.com – Tiga Fraksi DPRD Kabupaten Badung sampaikan pandangan umum terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Platfrom Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 di ruang sidang utama Gosana, Rabu, (10/08/2022). Tiga Fraksi DPRD tersebut yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Badung Gede.

Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Badung yang dibacakan oleh A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra mengatakan pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 3.665.991.218.909,00 meningkat sebesar 22,64 persen dari APBD induk tahun anggaran 2022. Dan belanja daerah pada rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 dirancang sebesar Rp 4.085.062.831.200,00 meningkat sebesar Rp 832.404.717.248,00 atau 25,59 persen dari APBD induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.252.658.113.952,00.

“Merujuk pada komposisi, postur rancangan perubahan KUA-PPAS anggaran 2022, kami fraksi golkar sependapat untuk menjadikan KUA-PPAS sebagai pedoman penyusuan APBD (induk ) tahun anggaran 2022 dan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan kebijakan umum, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD kabupaten badung tahun anggaran 2022,” ucap A.A. Ngurah Nadi.

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung yang dibacakan oleh Yayuk Agustin Lessy mengatakan, bahwa Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengambil langkah-langkah yang cepat dan fokus dalam rangka mendukung dan mempercepat pemulihan ekonomi. Terbukti pendapatan asli daerah kabupaten badung mulai menunjukkan trend positif yang pada akhirnya akan menunjang pendapatan asli daerah kabupaten badung yang bersumber dari sektor pariwisata.

See also  Badung Education Fair 2024, Pj. Sekda Badung : Tetap Kedepankan Pendidikan Budi Pekerti

Untuk rancangan perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2022 yang diajukan pemerintah telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomer 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan struktur pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

“Rancangan perubahan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 telah menunjukan anggaran yang rasional, yang mencerminkan prinsip kehatin-hatian dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sehingga kami Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima semua program-program pemerintah yang telah diajukan, untuk disepakati menjadi nota kesepakatan dalam menyusun rancangan apbd perubahan tahun anggaran 2022,” ucap Yayuk Agustin.

Pemandangan Umum Fraksi Badung Gede DPRD Badung yang dibacakan oleh I Made Wijaya mengatakan, dalam penjelasan Bapak Bupati Badung pada pembukaan sidang paripurna pada hari Rabu pagi, (10/08/2022), terhadap beberapa rancangan perubahan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 dapat kami pahami dengan baik. Namun perkenankan kami dari fraksi badung gede untuk memberikan pandangan berupa saran, masukan dan pendapat.

Lebih lanjut Made Wijaya mengatakan, melihat proyeksi target perubahan pendapatan daerah pada rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 mengalami tren peningkatan yang cukup baik dan sangat menjanjikan yakni naik sebesar Rp 676.779.978.957,00 terutama pada aspek pendapatan asli daerah sebelumnya Rp 2.081.220.339.506,00 menjadi Rp 2.756.145.537.463,00 atau naik sebesar Rp 674.925.197.957,00. Ditambah penerimaan pembiayaan berupa silpa tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah, sehingga penerimaan daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 882.404.717.248,00.

See also  Bahas Ranperda tentang Pelaksanaan APBD 2022, Dewan Badung Gelar Raker dengan Tim TPAD

Kenaikan yang signifikan ini, sudah tentu sebagai dampak pertumbuhan industri pariwisata yang seiring dengan perhelatan G20 ditahun 2022 yang patut kita syukuri bersama. Yang belum kita ketahui bagaimana kondisi pariwisata pasca perhelatan G20 dilaksanakan, untuk itu kami tidak henti – hentinya mendorong semua pihak untuk berinovasi meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga pokok-pokok pikiran baik yang melalui hibah maupun kegiatan yang difasilitasi oleh dewan tidak tereliminasi ditengah jalan.

“Kami beharap agar mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan kebijakan prioritas pada tematik tahunan, sesuai dengan RKPD serta lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Dan kami sependapat bahwa rancangan perubahan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten badung tahun anggaran 2022 dapat ditetapkan setelah mendapatkan evaluasi Gubernur Bali,” ucap Made Wijaya.

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam kesempatan tersebut mengatakan, yang perlu kamu sampaikan adalah kami pemerintahan eksekutif dan legislatif kita selalu bersinergi untuk membahas dalam setiap tahapan. Kaitannya dengan APBD perubahan tahun 2022 ini kami harus betul-betul teliti dan cermat untuk mengalokasikan anggaran karena target kita tercapai.

See also  Sidang Paripurna, APBD Perubahan Tahun 2021 Kabupaten Badung Diketok Palu

“Oleh karena itu terimakasih kami selaku Bupati Badung khususnya kepada Ketua DPRD yang saat sekarang sudah diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung inisiatornya ini memang Ketua DPRD Badung. Sehingga terjadinya komunikasi yang betul betul bersinergi antara Badan Anggaran DPRD Badung dan TAPD Kabupaten Badung yang diketuai oleh Bapak Sekda,” kata Giri Prasta.

Sementara, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, seperti apa yang sudah kita lihat dalam pemandangan fraksi-fraksi sehingga semua fraksi memberikan apresiasi dengan APBD 2022 perubahan 4 Triliun 85 Milyar. Kemudian pendapatan 3 Triliun 665 Milyar ada beberapa catatan, walaupun sudah diberikan APBDnya naik tapi ada beberapa yang berikan catatan yakni tentang kesehatan.

“Jadi kesehatan naik, tapi supaya betul betul dimanfaatkan dengan baik. Kemudian sampah, jadi dana yang diberikan untuk penanganan sampah pada DLHK juga sudah ditambah. Kemudian ada yang signifikan beberapa dari perpustakaan 900 Milyar. Jadi supaya diharapkan betul betul memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Putu Parwata.(cv)

(Visited 14 times, 1 visits today)