JAKARTA, Fajarbadung.com – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menilai, peningkatan skor Efektivitas pemerintah Indonesia versi Bank Dunia, menjadi modal besar bagi pemerintah untuk menghadapi G20, dan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo menciptakan visi birokrasi kelas dunia.
“Tata kelola pemerintahan yang baik, yang terdiri dari akuntabilitas, kapasitas, dan kinerja pemerintah adalah kunci untuk bersaing di level global,” kata Jaleswari, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (29/9).
Seperti diketahui, pada 23 September 2022, Bank Dunia merilis World Governance Indicator, yang salah satunya terdiri dari Government Effectiveness Index atau Indeks Efektivitas Pemerintah, yakni penilaian terhadap kinerja dan efektivitas pemerintah negara di dunia.
Dalam rilisnya, Bank Dunia menyebut skor efektivitas pemerintah Indonesia meningkat, dari 0.35 pada 2020 menjadi 0.38 pada 2021, dengan skala -2.5 terendah hingga 2.5 tertinggi. Peningkatan skor menaikkan peringkat Indonesia, dari 73 ke peringkat 64 dari 214 negara. Indonesia mengungguli Italia, Polandia, India, Meksiko, Rusia, dan Brazil.
Sementara negara dengan pemerintah paling efektif dengan skor di atas 2, yakni Singapura, Swiss, dan Denmark.
Jaleswari mengatakan, capaian Indeks Efektivitas Pemerintah tersebut, harus menjadi pemicu untuk meningkatkan keseriusan seluruh aparatur birokrasi pemerintah dalam menjalankan reformasi birokrasi.
Sesuai arahan Presiden, lanjut dia, reformasi birokrasi harus dijalankan secara berkelanjutan, masif, serentak di semua level pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Selain itu juga harus dilakukan benchmarking dalam layanan publik, yang sudah baik dijadikan contoh,agar bisa ditiru oleh instansi daerah lain,” ujar Jaleswari.
Anggota Tim Pengarah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menambahkan, saat ini pemerintah sudah membentuk Gugus Tugas Percepatan Reformasi Birokrasi di daerah untuk mendukung agenda RB prioritas. Yakni yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Masih kata Jaleswari, gugus tugas akan bersinergi dengan tim percepatan MPP yang dibentuk oleh Setwapres dan KemenPAN&RB, untuk memasitkan target pembentukan 100 MPP pada 2022, dan 150 MPP pada 2023 bisa dicari.
“Target itu sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden,” tegas Jaleswari.
Sebagai informasi, Indeks Efektivitas Pemerintah mencoba mengukur efektivitas kinerja birokrasi di 214 negara di dunia. Parameternya, kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.**Chris
