OGAN KOMERING ULU TIMUR, Fajàrbadung.com – Sarasehan bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menjadi kesempatan bagi para guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Sumatra Selatan, untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di satuan pendidikan. Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 500 guru tersebut, Fajar juga meresmikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan se-Kabupaten OKU Timur di SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya, Jumat (6/11).
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Fajar menyampaikan bahwa OKU Timur menjadi kabupaten dengan penerima bantuan revitalisasi terbanyak di Provinsi Sumatra Selatan. Pada tahun anggaran 2026, sebanyak 145 satuan pendidikan menerima bantuan dengan total anggaran sekitar Rp116 miliar. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti secara simbolis untuk tiga satuan pendidikan penerima revitalisasi tahun 2025 dan empat satuan pendidikan penerima tahun 2026, dan semuanya telah selesai 100%.
Wamen Fajar mengingatkan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan perlu diikuti komitmen satuan pendidikan untuk menjaga dan merawat bangunan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. “Membangun itu susah. Lebih susah lagi sebenarnya adalah merawatnya karena butuh kesabaran,” ujarnya. Ia mendorong sekolah memanfaatkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk menangani kerusakan ringan sehingga bangunan yang telah direvitalisasi tetap terawat dan mendukung kegiatan pembelajaran.
Bupati OKU Timur, Lanosin, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya. Menurutnya, manfaat program revitalisasi telah dirasakan langsung oleh para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru dan murid. Ia berharap dukungan tersebut dapat terus berlanjut agar semakin banyak satuan pendidikan di OKU Timur memperoleh kesempatan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. “Saya sangat berharap program pemerintah pusat ini, (dari) Bapak Presiden, itu dapat berkelanjutan,” ungkapnya.
Sarasehan yang dimoderatori Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sumatra Selatan, Ohorella Erma, menghadirkan lima perwakilan pemangku kepentingan pendidikan. Mereka terdiri atas kepala sekolah, guru, pengawas, dan tenaga kependidikan. Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari pemenuhan kebutuhan guru, pengembangan karier dan kesejahteraan, hingga tata kelola serta peningkatan mutu pendidikan.
Kepala SMA Negeri 3 Unggulan Martapura, Siswanto, menyampaikan aspirasi mengenai pemenuhan kebutuhan guru, mekanisme pendataan guru non-ASN melalui Dapodik, serta dukungan fasilitas untuk pengembangan sekolah unggulan berasrama. Sementara itu, Nia Susika, guru SMK Negeri 1 Belitang III, menyampaikan harapan agar peluang pengembangan karier guru dari PPPK menjadi PNS turut mempertimbangkan masa pengabdian dan batas usia.
Aspirasi lainnya disampaikan Herwijaya, guru TKIT At-Taqwa Gumawang, mengenai pemerataan dukungan bagi guru di sekolah swasta serta peluang memperoleh status PPPK dan tunjangan profesi tanpa harus meninggalkan sekolah tempat mengabdi. Pengawas sekolah, Sudirman, menyoroti arah pengelolaan ASN guru dan pengawas serta strategi peningkatan kompetensi untuk mendukung potensi murid. Adapun Sumartini, tenaga kependidikan SD Negeri Nusa Agung, meminta kejelasan kebijakan terkait status tenaga kependidikan paruh waktu.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Fajar menjelaskan bahwa Kemendikdasmen sedang menyiapkan model Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), yakni sekolah satu atap jenjang SMP dan SMA yang tidak menerapkan sistem asrama dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Sebanyak 17 sekolah telah berjalan, sementara 20 sekolah tambahan direncanakan diluncurkan pada 2027. Ia menyebut OKU Timur telah mengajukan diri sebagai lokasi pembangunan SNT, dengan persyaratan lahan sekitar 10–20 hektare. Adapun Sekolah Garuda merupakan program di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk jenjang SMA berasrama, dengan model serupa SMA Taruna Nusantara. Untuk pengembangan sekolah berasrama di daerah, Fajar menyarankan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi.
Wamen Fajar juga menjelaskan bahwa penataan tata kelola guru dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan DPR. Ia menyampaikan bahwa guru paruh waktu diarahkan menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes mulai tahun berikutnya, sementara rekrutmen CPNS guru akan dilakukan secara bertahap. Perubahan batas usia seleksi PNS memerlukan revisi Undang-Undang ASN bersama DPR. Terkait tenaga kependidikan, pengelolaannya saat ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemendikdasmen juga mendorong peningkatan kualifikasi guru melalui beasiswa S1/D4 dengan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) serta Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Menutup sarasehan, Fajar mengingatkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan sekolah menjadi lingkungan yang aman bagi murid. “Jadikan sekolah sebagai rumah yang aman dan nyaman buat anak-anak kita. Kurangi pembulian (bullying), jauhkan anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak masa depan mereka, termasuk dampak negatif dari penggunaan media sosial,” pesannya. ***
