MANGUPURA, Fajarbadung.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menerima dokumen Rencana Pembangunan Menengah Jangka Daerah (RPMJD) dari Pemkab Badung yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (14/7/2025).
Penyerahan dokumen RPMJD tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti dan disaksikan oleh seluruh Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Badung dan OPD Kabupaten Badung.
Dokumen RPMJD ini menjadi landasan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyambut baik penyerahan dokumen tersebut dan menyatakan DPRD akan segera membahas dan mengevaluasi dokumen RPMJD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Setelah diserahkan, dokumen RPMJD akan melalui tahapan pembahasan bersama DPRD untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
“Pembahasan akan segera dilakukan, sampai paling lambat 1 Agustus 2025 nanti. DPRD Badung akan segera membahasnya agar bisa segera direalisasikan dalam program pemerintah di Badung,” ujarnya.
Gumanti juga sepakat dengan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta terkait dengan fokus pembangunan di Badung. Menurut Gumanti, perekonomian Badung itu sangat tergantung pada pariwisata. Untuk itu ia meminta agar infrastruktur pariwisata segera dieksekusi usai ketuk palu RPMJD nanti.
“Pembahasan harus segera dilakukan untuk pembangunan Badung yang holistik. Namun seperti kita ketahui bahwa Badung itu sangat bergantung kepada sektor pariwisata. Makanya infrastruktur misalnya jalan raya harus segera dibangun,” ujarnya.
Dewan sangat mendukung infrastruktur pariwisata. Di Plaga misalnya, jalannya terlalu berkelok kelok. Maka perlu pembangunan shortcut. Transportasi sangat penting dalam industri pariwisata. Percepatan pembangunan transportasi dan infrastruktur jalan sangat penting.
Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mengatakan, setelah penyusunan RPMJD yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, guna memastikan program pembangunan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, maka dokumen tersebut harus diserahkan ke DPRD Kabupaten Badung untuk segera dibahas.
“Penyerahan dokumen RPMJD Kabupaten Badung sudah dilakukan sesuai tenggat waktu yang sesuai dengan amanat UU dimana 6 bulan pasca dilantik sebagai kepala daerah. Dokumen itu akan merujuk kepada visi misi kepala daerah selama 5 tahun,” ujarnya.
RPMJD ini merupakan komitmen kepala daerah terpilih dalam membangun Badung yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan.
Secara umum, visi misi yang terangkum dalam dokumen RPMJD dapat diketahui fokus pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Khususnya dalam konteks Badung, pembangunan di sektor pariwisata juga menjadi unggulan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Pemkab Badung akan membentuk badan investasi daerah dimana Badung akan melakukan investasi sampai keluar wilayah kabupaten. Sebab pembentukan holding company menjadi rumah investasi. Akan ada gebrakan baru yang segera dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih.(Chris)
