DENPASAR, Fajarbadung.com – Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan jika masyarakat harus mengetahui keberhasilan pembangunan Bali secara transparan. Capaian keberhasilan dan program pembangunan ke depannya harus diketahui masyarakat dalam era keterbukaan saat ini. Koster menyampaikan perihal transparansi informasi pembangunan ini dalam pidato akhir tahun di ruang terbuka Ardha Candra Art Center Denpasar, Jumat malam (20/12).
Menurut Koster, dalam era keterbukaan seperti saat ini, akuntabilitas wajib diberikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah. “Masyarakat perlu lebih memahami tentang arah kebijakan Pemprov Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru, yakni menjaga kesucian alam Bali beserta isinya, sekala niskala, sesuai prinsip Trisakti Bung Karno,” katanya.
Visi menuju Bali Era Baru tersebut diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali yang sesuai dengan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Wana Kerthi, Danu Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi. Koster juga membeberkan sisi makro ekonomi (sampai triwulan III tahun 2019, data BPS), di mana menunjukkan pencapaian yang sangat menggembirakan, yaitu pertumbuhan ekonomi Bali cukup kuat sebesar 5,67%, di atas rata-rata nasional sebesar 5,04%. Sementara tingkat inflasi cukup rendah sebesar 2,74%, di bawah rata-rata nasional sebesar 3,1%.
Sementara tingkat kemiskinan tercatat sebesar 3,79%, menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,01%. “Namun demikian, untuk tingkat pengangguran kita terhitung sebesar 1,52%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 1,37%,” ujar Gubernur kelahiran Sembiran, Buleleng itu. Nlai ekspor Bali cukup membanggakan. Nilai ekspor Bali jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impor, yakni tercatat surplus sebesar US$ 239,85 juta.
Pencapaian lain adalah pembangunan Bali yang sampai akhir tahun 2019 masih diperkuat melalui konsolidasi kebijakan dengan pembentukan 5 (lima) Peraturan Daerah dan 14 (empat belas) Peraturan Gubernur. Dari 5 (lima) Perda tersebut, terdapat 2 (dua) Peraturan Daerah yang baru diundangkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berisi pembentukan organisasi perangkat daerah baru yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah serta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. “Berikutnya, telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik,” katanya.
Sedangkan dari 14 Pergub, terdapat 5 Peraturan Gubernur di antaranya yang baru diundangkan, yaitu Pergub Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
“Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut merupakan dasar hukum yang sangat diperlukan dan penting untuk menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali, sehingga penyelenggaraan pembangunan memiliki arah, kepastian, permanen, dan berkelanjutan dalam mencapai terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ujarnya menjelaskan.
Selain itu, lanjut Gubernut, yang patut dicatat adalah telah difasilitasinya wahana untuk berkembangnya seni modern dengan telah diselenggarakannya Festival Seni Bali Jani, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun ini.
“Penyelenggraan festival seni modern ini telah mendapat respon positif dari generasi milenial,” ucapnya. Di bidang infrastruktur, Gubernur Koster menyampaikan telah dilaksanakan dan disiapkan rencana strategis pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. “Telah diselesaikan pembangunan shortcut ruas jalan Mengwitani-Singaraja pada titik 3-4 dan titik 5-6, yang akan diresmikan penggunaannya dalam beberapa hari ke depan ini,” jelasnya.
Lalu ada pula pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, pengembangan terminal dan parkir Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pembangunan Bendungan Sidan di wilayah perbatasan Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bendungan Tamblang dan sebagainya. Untuk kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, telah dilaksanakan program Bali Resik Sampah Plastik yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. “Gerakan ini sudah diapresiasi dan dipuji oleh berbagai pihak dari seluruh dunia,” katanya,” urainya bangga.
Gubernur Koster juga menekankan pentingnya perjuangan UU Provinsi Bali sebagai kerangka hukum untuk menjaga Bali dan mengisi pembangunan sesuai dengan potensi alam, manusia dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Bali. Untuk tahun 2020 mendatang, banyak program dan kebijakan yang lebih menggigit. Ia berharap masyarakat Bali mendukung berbagai program positif yang lebih menggigit itu.(axelle dae/fb)
