MANGUPURA, Fajarbadung.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengelar rapat kerja di Ruang Rapat Nayaka 3 lantai III Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Senin, (28/4/2025).
Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPRD Badung menghadirkan sejumlah OPD, yang meliputi Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung serta Direktur RSD Mangusada Kabupaten Badung.
Rapat dipimpin langsung oleh Putu Parwata, yang didampingi Anggota Komisi IV DPRD Badung, yakni Nyoman Sudana, Made Suwardana, Luh Sekarini dan Nyoman Dirgayusa.
Dalam kesempatan tersebut, Putu Parwata menyebutkan, bahwa Rapat Kerja (Raker) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2024. “LKPJ Bupati Badung merupakan agenda rutin yang diatur oleh Undang-Undang. Jadi, dengan demikian, kita melakukan evaluasi secara bersama-sama,” kata Putu Parwata.
Dalam evaluasi ini, Putu Parwata menyatakan adanya hal yang sangat menarik, lantaran semua proses bersifat terbuka, tidak ada lagi ditutup-tutupi, karena sekarang ini DPRD Badung sudah mempelajari secara detail terkait program kerja Bupati Badung, yang akan dilakukan dan belum dilakukan, termasuk penganggaran, yang diserap oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung yang sudah dibaca secara detail.
Hal tersebut dikarenakan bidang-bidang tersebut sangat penting dilakukan, yang selanjutnya dapat memberikan pelayanan yang optimal, karena semua bidang tersebut termasuk mandatori, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. “Jadi, semuanya itu mandatori, yang harus dijalankan dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” terangnya.
Jika hal tersebut tidak dilaksanakan secara bersama-sama bakal mengalami ketimpangan, sehingga kerjasama antara DPRD Badung dan OPD terkait tentunya diperlukan koordinasi yang baik. “Jadi, Rapat hari ini sangat kooperatif dan saling bisa memahami posisi, kami sebagai pengawas dan pelaksana adalah OPD, kemudian apa yang kurang, semua itu sangat kooperatif untuk memperbaiki kinerja, ini yang paling penting,” terangnya.
Sebagai wakil Pemerintah, disebutkan OPD mau bersama-sama untuk memberikan dorongan dan motivasi serta meningkatkan kinerja. “Itu hasil yang dapat kami sampaikan secara teknis kami sudah mencatat dan menyampaikan,” urainya.
Meski demikian, pihaknya berbicara tentang penyempurnaan lebih baik kedepannya, termasuk penanganan di bidang kesehatan, agar kepentingan masyarakat cepat terlayani dengan baik. Apalagi, penggunaan aplikasi seharusnya dalam kondisi bagus yang menyangkut teknologi. “Jangan sampai aplikasi baru dipencet jadi macet. Jadi, hal itu kita sempurnakan. Tadi, juga sudah kami sentil, agar program Dinas Kesehatan yang termasuk program RPJM dan program Bupati Badung, agar segera disosialisasikan,” paparnya.
Terkait bidang pendidikan, Putu Parwata menjelaskan daya tampung sudah mencukupi, tapi harus diatur dengan baik. “Itu berarti di Petang daya tampung berapa, Abiansemal juga begitu, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan berapa daya tampungnya. Nah, hal ini yang harus diatur dengan baik dengan sistem pemerataan berarti daya tampungnya cukup,” tutupnya.(Chris)
