MANGUPURA, Fajarbadung.com – Wakil Ketua DPRD Badung Wayan Suyasa mengatakan, rapat paripurna tentang rekomendasi dewan APBD 2021 sudah digelar beberapa hari lalu bersama dengan Sekda Badungi dan pada OPD lainnya. Namun soal rekomendasi yang akan dihasilkan harus menunggu rapat seluruh komisi yang ada di dewan. “Kami di dewan, rekomendasi dewan akan dibahas di tingkat komisi dalam rapat kerja nanti. Rekomendasi itu akan datang dari seluruh komisi yang ada, akan dibahas bersama, melalui rapat kerja dengan OPD terkait. Hasil rapat kerja itulah yang akan melahirkan rekomendasi dewan kepada pemerintah,” ujarnya. Artinya, rekomendasi tersebut akan lahir setelah dewan melaksanakan suatu rapat kerja di masing-masing komisi dengan OPD terkait.
Menurut Suyasa, terkait dengan hak-hak apa yang sudah disampaikan oleh dewan sepatutnya memang harus ada harmonisasi karena bagaimanapun lembaga dewan itu merupakan lembaga yang diakui secara trias politika yakni eksekutif legislatif dan yudikatif. “Kita adalah representative masyarakat melalui Dapil atau daerah pemilihan masing-masing. Bagaimana kita bicara legalitas dan wibawa lembaga kalau tidak memberikan suatu perhatian kepada masyarakat luas melalui daerah pemilihannya. Inilah perlu kita ada, goodwill dari kita semua, baik eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.
Dalam penetapan anggaran minimal memang secara ex officio, pengguna anggaran dan pelaksanaannya adalah Bupati Badung. Tetapi dalam fungsi budgeting itu ada di dewan. “Disinilah kami harapkan bagaimana keselarasan ini baik Bupati dan dewan bersama-sama bertujuan untuk mensejahterakan ataupun menfasilitasi hak-hak masyarakat yang ada di Badung secara menyeluruh 6 kecamatan yang ada. Kalau dewan di Dapil-nya masing-masing dan disinilah perlu fungsi bagi rekan-rekan itu, kami ingin di dewan bisa membantu memfasilitasi hak-hak dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Walaupun tidak maksimal tapi minimal dewan berani memberikan kontribusi di saat diberikan masukan-masukan oleh masyarakat. “Mana tanggung jawab dari kita selaku anggota DPRD memberikan fasilitator kepada masyarakat yang jelas, yang lain-lain kami akan selalu mendukung pemerintah karena kita ada di dalamnya. Kita adalah pemerintahan sesuai undang undangnya,” ujarnya. Ia meminta agar eksekutif dan legislatif di Badung pada prinsipnya harus menunjukan jati diri, komitmen bersama dalam membangun Badung ke depan ini.(Ad)
